Jombang, JendelaDesa.com– Bupati Jombang, Jawa Timur, Abah Warsubi menegaskan komitmennya dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Jombang. Baca Juga : Belum 1 Bulan, Siswa dan Guru Sekolah Rakyat di Jombang Mengundurkan Diri Hal ini ditunjukkan dengan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Jombang. Sidak dilakukan Bupati Warsubi untuk memastikan tindak lanjut hasil audiensi dengan Kementerian PUPR di Jakarta pada 23 Juli 2025 lalu.
Ai menyampaikan kondisi riil RTLH di Jombang langsung kepada pemerintah pusat. “Saya tidak mau kerja asal-asalan. Data yang dikirim ke pusat harus benar-benar valid, by name by address, dan bisa diverifikasi di lapangan. Ini menyangkut kehidupan masyarakat kita yang paling rentan,” kata Abah Warsubi, Rabu, 30 Juli 2025.
ia menekankan pentingnya percepatan namun tetap akurat dalam proses pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni. Hal ini penting agar bantuan perumahan dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan di Kabupaten Jombang.
Peluang dukungan anggaran pusat sangat besar. Tapi hanya bisa kita akses kalau datanya jujur dan memenuhi standar. Kita sudah laporkan ada 18 ribu RTLH di Jombang. Kalau bisa dibantu 10 sampai 15 ribu unit, itu sangat bagus,” ujarnya.
program rumah layak huni bukan hanya soal infrastruktur, melainkan bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan ekstrem di Jombang. “Rumah layak itu hak dasar. Kalau kita bisa jangkau warga miskin ekstrem dengan program tepat, maka kita bisa tekan angka kemiskinan. Rumah yang sehat dan aman akan berdampak pada kualitas hidup, pendidikan, dan produktivitas,” tutur Warsubi.
Bupati juga berharap agar program RTLH Jombang menjadi warisan kebijakan yang benar-benar menyentuh akar persoalan sosial. Kepala Dinas Perkim Jombang yang turut mendampingi sidak menyatakan siap menindaklanjuti arahan Bupati, termasuk berkoordinasi dengan camat dan kepala desa dalam validasi data dan pelibatan masyarakat.
Melalui langkah tegas ini, Bupati Warsubi ingin memastikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya menjadi wacana, tetapi terwujud nyata dalam pembangunan rumah layak dan bermartabat bagi warga Jombang.
(Masruroh Net)
