Blitar, JendelaDesa.com – Krisis pangan di Eropa pada 2026 menjadi gambaran kerentanan sistem pangan global yang bergantung pada rantai pasok pupuk dan stabilitas iklim. Di tengah wacana tuntutan kenaikan Alokasi Dana Desa (ADD) di Indonesia, tulisan ini menawarkan argumen bahwa penguatan ketahanan hidup berbasis lumbung pangan lokal merupakan strategi yang lebih berkelanjutan daripada ketergantungan pada transfer fiskal.
Mayoritas diskursus pembangunan desa saat ini masih menempatkan anggaran desa sebagai komponen utama dalam APBDes. Namun, jika mencermati perkembangan global, terdapat sinyal terjadinya krisis struktural. Pada 2026, gelombang panas ekstrem dan kekeringan memicu krisis air serta kondisi suhu yang belum pernah terjadi sebelumnya di sejumlah wilayah Eropa. Sektor pertanian di Eropa Selatan, yang menjadi pusat produksi buah dan sayuran, harus menghadapi ancaman kegagalan panen yang serius.
Selain itu, impor pupuk nitrogen Uni Eropa dilaporkan anjlok, dari 1.183.728 ton pada Januari 2025 menjadi hanya 179.877 ton pada Januari 2026. Sebagai respons, Komisi Eropa pada 9 Juli 2025 meluncurkan Strategi Penimbunan Persediaan Uni Eropa, yang disebut sebagai pendekatan menyeluruh pertama untuk mengamankan barang-barang penting, seperti pangan, air, minyak, dan obat-obatan saat krisis. Dampaknya jelas: negara dengan kapasitas fiskal dan teknologi tinggi pun kembali pada prinsip dasar, yakni menimbun persediaan makanan.
Melihat kondisi Eropa saat ini, perhatian terhadap ketahanan pangan dinilai lebih rasional daripada terus berfokus pada tuntutan kenaikan ADD. Hal ini berkaitan dengan kerentanan fiskal yang berhadapan dengan upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Alokasi Dana Desa memiliki ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat, sehingga nilainya dapat berubah, dipangkas, atau mengalami keterlambatan pencairan.
Sebaliknya, ketahanan pangan berbasis lumbung desa, bank benih lokal, serta pengolahan umbi-umbian dan kacang-kacangan sebagai cadangan sumber kalori merupakan bentuk kemandirian yang tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan anggaran. Dalam literatur ketahanan pangan, pendekatan ini dikenal sebagai pergeseran dari food security atau ketahanan pangan yang bergantung pada pasar menuju food sovereignty atau kedaulatan pangan yang bertumpu pada komunitas.
Krisis pasokan gandum dari Eropa Timur disebut menjadi salah satu faktor yang memicu kenaikan harga tepung di dalam negeri dan mengurangi margin keuntungan petani lokal. Diakui atau tidak, Kabupaten Blitar masih memiliki lanskap agraris dengan potensi komoditas seperti kacang-kacangan, singkong, jagung, dan porang. Potensi tersebut menjadi keunggulan komparatif ketika dunia menghadapi kekhawatiran terhadap ketersediaan gandum dan beras.
Dalam kondisi tersebut, diversifikasi pangan lokal di Kabupaten Blitar dapat menjadi salah satu jawaban. Dokumentasi mengenai ketahanan hidup masyarakat desa bukan sekadar catatan administratif, melainkan dapat menjadi dokumen strategi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Tuntutan kenaikan ADD secara terus-menerus berisiko memosisikan desa sebagai beban fiskal daerah. Sebaliknya, kerangka berpikir berbasis ketahanan hidup menempatkan desa sebagai produsen solusi. Ketika desa mampu menunjukkan model kemandirian pangan, misalnya melalui dokumentasi cara bertahan tanpa bergantung pada impor, 12 resep pangan lokal warisan leluhur, kandungan kalori, serta metode penyimpanan benih, desa dapat menjadi laboratorium pembelajaran untuk menghadapi krisis pangan nasional, bukan sekadar objek bantuan.
Kabupaten Blitar dinilai bukan menghadapi persoalan utama berupa defisit produksi pangan, melainkan kekurangan dokumentasi dan sistem pengetahuan tentang ketahanan hidup. Untuk menghadapi krisis pangan dunia, yang dibutuhkan bukan sekadar kenaikan angka dalam APBDes, tetapi juga pembangunan kembali infrastruktur pengetahuan, lumbung desa, bank benih, dan kurikulum pangan lokal.
Sudah saatnya seluruh pihak berpikir lebih bijak dengan menunda perdebatan mengenai angka anggaran dan mulai memikirkan isi piring masyarakat untuk sepuluh tahun ke depan. Upaya tersebut bukan hanya untuk generasi saat ini, melainkan juga untuk anak cucu di masa mendatang.
Mujianto, S.Sos., M.Si.
Aktivis, peneliti, dan Direktur Blitar Information Center (BIC) Institut