Blitar, JendelaDesa.com – Kedaulatan pangan merupakan pilar bangsa merdeka, yang mana negara beserta rakyatnya mempunyai kekuasaan atas kebijakan pangan serta terpenuhinya hak pangan dengan kemandirian berproduksi yang tidak lepas dari kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya pangan, serta tetap terjaganya sistem pangan sesuai dengan kebutuhan dan budaya. Kedaulatan pangan menjadi kebijakan prioritas, dimana kemampuan bangsa yang bisa memenuhi pangan untuk bangsanya, kedaulatan bangsa akan terjamin. Selain itu ketersediaan dan kemudahan memperoleh pangan yang aman dengan kandungan gizi yang tercukupi, menjadi modal penting selain terjaganya kedaulatan, juga keamanan dan kesejahteraan nasional.
Keterlibatan serta peran aktif berbagai elemen masyarakat untuk mendukung terciptanya kedaulatan pangan sangat diperlukan, tidak terkecuali bagi partai politik yang memiliki anggota dengan pengurus serta mekanisme yang terstruktur. Partai politik sangat memungkinkan menjadi motor penggerak kemandirian pangan dengan kapasitas yang dimiliki untuk mendorong pemerintah dalam pengambilan kebijakan terhadap peningkatan produktivitas pertanian pangan yang diimbangi kesejahteraan para petani, sehingga kedepannya bukan hanya terpenuhinya pangan dengan menggantungkan dari kebijakan impor, akan tetapi terciptanya kemandirian atau kedaulatan pangan.
Untuk mengetahui seberapa besar signifikasi partai politik menjadi kekuatan terwujudnya kemandirian pangan, Harian Forum.com meminta pendapat Mujib MS, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) Kabupaten Blitar yang memiliki segudang pengalaman maupun wawasan di dunia pertanian, ditemui usai membagikan bendera merah putih kepada masyarakat, menyambut hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 di depan kantor DPC Gerindra Kabupaten Blitar, Selasa (5/8).
Dalam jawabannya Mujib MS menyampaikan pandangannya, bahwa partai politik merupakan pendukung terbangunnya kemandirian pangan dengan otoritas produksi, distribusi serta konsumsi pangan yang mencukupi kebutuhan rakyat, dengan memprioritaskan produksi dalam negeri serta pemanfaatan sumber daya lokal. Namun begitu dirinya memberikan argumentasi dengan menjelaskan, peran partai politik dalam pencapaian terwujudnya kedaulatan pangan bukan pada lembaga, akan tetapi lebih mengacu pada sumber daya manusia yang berada di dalam partai politik.
“Sulit kalau bicara partai politik, karena partai politik itu kelembagaan. Yang berperan itu orang – orang yang tergabung di dalam partai politik dan kalau bicara partai, diwakili oleh anggota. Pak presiden ketua umum partai juga dewan penasehat partai Gerindra, jelas arahnya bagaimana. Indonesia mempunyai ketahanan pangan dan kemandirian pangan, jadi bukan lagi hanya ketahanan, karena kalau ketahanan pangan apa yang dibutuhkan itu sudah tercukupi. Kalau kemandirian pangan, kita sudah tidak memerlukan dari negara lain untuk mencukupi kebutuhan pangan kita. Kalau ketahanan pangan, Insya Allah sudah berjalan dengan baik, tetapi kemandirian pangan yang perlu direncanakan kedepannya tidak tergantung dengan negara lain,” jelasnya.
“Kalau pangan itu tidak hanya bicara urusan beras atau urusan padi, tetapi banyak hal yang lain sebagai turunannya termasuk misalnya gula. Atau jagung masuk kategori ketahanan pangan, karena jagung juga pakan ternak, itu dagingnya juga dibutuhkan kita. Kalau partai Gerindra sudah jelas sikap maupun program kegiatan, artinya partai mendorong agar Indonesia mandiri terkait dengan pangan. Yang melaksanakan tentunya negara, dibawahnya ada pemerintahan tingkat provinsi atau tingkat kabupaten. Kami sebagai anggota dewan, mendorong kepada pemerintah daerah agar dapatnya mensukseskan rencana nasional, karena suksesnya nasional tentu suksesnya di daerah. Kami berharap juga program – program atau anggaran, mengarah yang bisa menunjang suksesnya rencana kemandirian pangan,” tandas anggota DPRD Kabupaten Blitar ( Ans).
