Jakarta, JendelaDesa.com – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus dikembangkan dengan menghadirkan berbagai unit usaha yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu rencana pengembangan yang kini menjadi perhatian adalah penyediaan klinik pratama dan apotek yang berpeluang melayani peserta BPJS Kesehatan.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas fungsi koperasi, tidak hanya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pengembangan klinik KDKMP telah dibahas pemerintah. Bahkan, sejumlah proyek percontohan atau pilot project telah dilakukan untuk mengetahui model bisnis dan bentuk pelayanan yang paling sesuai.
Menurutnya, klinik yang dikembangkan melalui koperasi nantinya akan memiliki model pelayanan seperti klinik swasta pada umumnya. Artinya, pengelolaan dan operasional klinik perlu memenuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan.
Rencana ini diharapkan dapat memberikan alternatif akses kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah desa dan kelurahan.
BPJS Kesehatan Beri Syarat Kerja Sama
Peluang penggunaan BPJS Kesehatan di klinik KDKMP juga mendapat tanggapan dari Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito.
Ia menjelaskan bahwa klinik yang dikelola Koperasi Desa Merah Putih pada prinsipnya dapat melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sepanjang memenuhi persyaratan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Persyaratan tersebut meliputi kelengkapan administrasi dan perizinan operasional, izin praktik tenaga medis, ketersediaan fasilitas kesehatan, serta pemenuhan standar mutu pelayanan.
Dengan demikian, keberadaan klinik di lingkungan koperasi tidak secara otomatis membuat seluruh peserta BPJS dapat langsung memperoleh pelayanan menggunakan jaminan kesehatan tersebut.
Setiap klinik tetap harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan sebelum dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Hingga perkembangan informasi pada 30 Oktober 2026, peluang kerja sama tersebut masih memerlukan pemenuhan persyaratan dan koordinasi lebih lanjut antara pihak terkait.
Bukan Pengganti Puskesmas
Pengembangan klinik KDKMP juga perlu dipahami sebagai upaya melengkapi fasilitas kesehatan yang telah tersedia, bukan menggantikan keberadaan puskesmas.
Puskesmas selama ini memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama, termasuk upaya promotif dan preventif bagi masyarakat.
Sementara itu, klinik KDKMP direncanakan menggunakan model pelayanan seperti fasilitas kesehatan swasta. Karena itu, operasionalnya membutuhkan kesiapan tenaga kesehatan, sarana prasarana, perizinan, serta sistem pelayanan yang sesuai standar.
Apabila nantinya dapat berjalan dengan baik, klinik tersebut berpotensi menjadi pilihan tambahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang lebih dekat dengan tempat tinggal.
Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan pemerataan layanan agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan fasilitas kesehatan yang sudah beroperasi.
KDKMP Didorong Menjadi Pusat Layanan Masyarakat
Pengembangan klinik dan apotek menunjukkan bahwa KDKMP diarahkan memiliki fungsi yang lebih luas dalam mendukung kebutuhan masyarakat desa dan kelurahan.
Selain menyediakan kebutuhan pokok dan layanan perdagangan, koperasi juga diharapkan dapat menghadirkan berbagai layanan yang memiliki manfaat langsung bagi warga.
Kehadiran unit kesehatan berpotensi memberikan nilai tambah apabila dikelola secara profesional, memiliki tenaga medis yang kompeten, serta menyediakan pelayanan dengan standar yang jelas.
Di sisi lain, keberhasilan pengembangan tersebut sangat bergantung pada kesiapan pengelola koperasi, dukungan pemerintah, ketersediaan tenaga kesehatan, serta keberlanjutan pembiayaan operasional.
Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai jenis pelayanan, biaya, jam operasional, hingga status kerja sama dengan BPJS Kesehatan sebelum memanfaatkan fasilitas tersebut.
Akses Kesehatan Desa Diharapkan Semakin Mudah
Rencana pengembangan klinik pratama melalui KDKMP menjadi salah satu langkah yang berpotensi memperluas akses pelayanan kesehatan di Indonesia.
Jika seluruh persyaratan dapat dipenuhi dan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan, masyarakat desa memiliki peluang memperoleh alternatif pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah dijangkau.
Meski demikian, realisasi program ini masih membutuhkan proses dan persiapan lebih lanjut. Pemerintah bersama pihak terkait diharapkan memastikan setiap klinik yang dibangun benar-benar siap memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan pengelolaan yang tepat, KDKMP tidak hanya berperan dalam memperkuat perekonomian desa, tetapi juga berpotensi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan layanan kesehatan.
Sumber: Berbagai sumber.