PROBOLINGGO, JendelaDesa.com — Sejumlah catatan strategis mencuat dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo bersama jajaran eksekutif. Salah satu hal yang menjadi sorotan utama adalah penganggaran pengadaan CCTV yang dinilai memiliki fungsi serupa, tetapi dialokasikan di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat Banggar terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo, Selasa (11/8/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, didampingi Wakil Ketua I H. Abdul Mujib, S.Pd.I, serta Wakil Ketua II Santi Wilujeng Prastyani. Turut hadir anggota Banggar, Sekda Kota Probolinggo Budiono Wirawan, jajaran OPD terkait, serta seluruh camat se-Kota Probolinggo.
Dalam pembahasan itu, Abdul Mujib menyoroti rencana pengadaan CCTV yang tercantum pada dua OPD, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Perhubungan (Dishub). Menurutnya, pemantauan jalan untuk mengantisipasi kerawanan kriminalitas maupun lalu lintas pada dasarnya memiliki fungsi yang selaras.
“Menurut saya pribadi, secara fungsi itu sama. CCTV itu diletakkan di jalan, terutama untuk memantau titik-titik kerawanan, baik kerawanan kriminal ataupun lalu lintas,” ujar Abdul Mujib.
Ia menilai, penganggaran program yang memiliki fungsi serupa pada dua instansi perlu dikaji ulang agar penggunaan anggaran daerah lebih efisien dan tidak terjadi tumpang tindih. Ia mengusulkan agar pengadaan dan pengelolaan CCTV dapat dipusatkan pada satu OPD saja.
“Kenapa tidak dijadikan satu saja, apakah yang di Diskominfo atau Dishub yang kemudian dikelola Diskominfo. Sama-sama fungsinya seperti itu, jadi supaya tidak terlalu satu fungsi ada di dua SKPD,” jelasnya.
Selain alokasi anggaran, Abdul Mujib juga menyoroti pentingnya integrasi sistem, termasuk pemusatan server yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data hasil pemantauan.
“Integrasinya bagaimana, pusat servernya ada di mana. Kalau servernya jadi satu, ya sudah, dijadikan satu,” tegasnya.
Ia berharap masukan ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran ke depan, sehingga setiap program daerah dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan efisien. (red)