NGANJUK, KabarNganjuk.com – Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk menggelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk. Agenda utama dalam rapat paripurna kali ini adalah penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk serta Nota Keuangan.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Endah Sri Murtini, S.H., serta dihadiri langsung oleh Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, jajaran pimpinan dewan, anggota dari seluruh fraksi partai, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
Dalam jalannya rapat yang dipandu oleh Endah Sri Murtini, perwakilan dari seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Nganjuk secara bergantian menyampaikan pandangan umum, masukan, sekaligus catatan strategis mereka atas draf Raperda APBD yang telah diajukan oleh pihak eksekutif. Fokus utama yang disoroti oleh seluruh fraksi meliputi optimalisasi pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efisiensi anggaran belanja daerah agar benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, memberikan apresiasi yang tinggi atas seluruh masukan, saran, dan fungsi pengawasan kritis yang ditunjukkan oleh segenap fraksi DPRD. Pihak eksekutif menyatakan berkomitmen penuh untuk menyelaraskan arah kebijakan belanja daerah demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk.
Acara ditutup dengan prosesi penyerahan dokumen berkas tanggapan secara simbolis antara pihak pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk dengan Bupati Marhaen Djumadi sebagai tanda bahwa tahapan pembahasan draf regulasi keuangan daerah ini akan segera dilanjutkan ke tingkat evaluasi dan finalisasi komisi.
“Meskipun dalam pembahasan banyak sekali dinamika-dinamika, enggak masalah, yang penting semua muaranya satu, bagaimana kita bisa bersama-sama mensejahterakan masyarakat Nganjuk,” ujar Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.
Selain menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda APBD, penyampaian pandangan umum fraksi juga menjadi ruang bagi legislatif untuk memastikan rencana pengelolaan keuangan daerah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan program dan kegiatan yang tepat sasaran, sekaligus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Melalui pembahasan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif, penyusunan APBD diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor. Sinergi kedua lembaga tersebut menjadi salah satu faktor penting agar penggunaan anggaran daerah dapat berjalan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.