Blitar, JendelaDesa.com – “Berapa ratus triliun uang yang dianggarkan untuk MBG dan KDMP, dan sekarang menjadi bancakan yang ada di atas. Tidak ada satupun dari analisis-analisis akademis yang menggoyahkan hati presiden untuk menghentikan atau mengevaluasi,” teriak Mario Setyo Budi, koordinator lapangan (korlap) Gerakan Masyarakat Blitar (GMB) dalam orasinya menuntut dilakukan evaluasi total program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Mario Setyo Budi, yang biasa disapa Kempes, kembali menegaskan bahwa evaluasi harus dilakukan secara total seiring adanya dugaan penyalahgunaan dalam pelaksanaan program-program yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto.
Tidak hanya orasi, peserta aksi juga menyampaikan aspirasi melalui tulisan di atas hamparan kain putih yang digelar di halaman parkir Istana Gebang Kota Blitar. Tulisan tersebut mulai dari tuntutan perlunya melibatkan kantin sekolah dalam pengelolaan MBG, memperhatikan nasib guru honorer, pengusutan praktik jual-beli titik MBG, hingga penghentian monopoli suplier MBG. Mereka juga membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap aksi yang digelar pada Senin (29/6).
Kurang lebih 15 menit berorasi, massa aksi—yang sebagian besar merupakan para aktivis era Reformasi—bergerak menuju gedung DPRD Kota Blitar menggunakan sepeda motor untuk melanjutkan aksinya. Di depan gedung wakil rakyat, terlihat belasan aparat kepolisian Polres Blitar Kota menyambut peserta unjuk rasa dengan bentangan spanduk bertuliskan, “Selamat Datang Pejuang Aspirasi. Sampaikan Pendapat Dengan Tertib, Kami Siap Melayani.”
Dengan menggunakan megafon, korlap GMB kembali menyuarakan pernyataan tuntutan serta meminta anggota DPRD Kota Blitar ikut mendukung evaluasi total program nasional MBG dan KDMP. Karena aksi unjuk rasa bertepatan dengan digelarnya rapat paripurna, tidak perlu menunggu lama bagi ketua dan hampir semua anggota DPRD Kota Blitar, serta Wakil Wali Kota Blitar, untuk keluar dari gedung parlemen menemui peserta unjuk rasa. Mereka merespons tuntutan tersebut dan ikut membubuhkan tanda tangan di atas kain putih yang terhampar di pinggir ruas jalan depan gedung DPRD Kota Blitar.
Di tempat dan waktu yang sama, Susilo, warga Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, dimintai pendapatnya mengenai dampak pelaksanaan program MBG di masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa yang dirasakan masyarakat saat ini adalah terjadinya kenaikan harga kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga.
Aktivis LSM Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) Blitar tersebut menuturkan, naiknya harga disebabkan oleh kelangkaan stok kebutuhan pokok di pasar. Kondisi tersebut disinyalir terjadi karena kuatnya praktik monopoli yang dilakukan oleh segelintir penyuplai dapur MBG. Mereka menyerap bahan baku secara besar-besaran sehingga menyebabkan pedagang perantara atau pengecer di pasar tradisional kekurangan pasokan, yang memicu kelangkaan dan berujung pada lonjakan harga.
Susilo menambahkan, dampak penyerapan pasokan dengan volume besar oleh beberapa pelaku tersebut diduga mengindikasikan adanya persekongkolan untuk memainkan harga bahan baku dengan tujuan memperoleh keuntungan dari anggaran negara. Ia menandaskan bahwa penunjukan suplier sebagai mitra dapur MBG biasanya dilakukan dalam satu lingkaran yang sarat kolusi maupun nepotisme.
“Pasar, dalam arti pedagang dan suplier, mencari barang langsung dari petani. Kalau barang dari petani diambil suplier dan sisanya baru dijual pedagang di pasar, maka barang di pasar berkurang. Sementara itu, masyarakat juga membutuhkan barang yang sama sehingga harga menjadi tinggi. Mungkin seperti itu teorinya, dan hal seperti ini yang membebani masyarakat. Bagaimana tidak, MBG ditujukan untuk kalangan tertentu, sedangkan masyarakat luas kebutuhan sehari-harinya juga harus terpenuhi. Ini menjadi beban yang berat karena harga kebutuhan semakin mahal,” tandas Susilo kepada Harian Forum.com, Selasa (30/6).
“Saya pernah berbincang dengan beberapa pedagang yang biasanya disuplai petani sayur. Ternyata hasil panennya diambil suplier untuk SPPG. Sisanya baru dibawa ke pasar, dan akhirnya dampaknya harga naik. Ini baru satu jenis, belum yang lain. Kalau pedagang di pasar mau bagaimana lagi? Di saat barang jarang di pasar, sementara pembeli mengeluhkan harga barang menjadi bertambah mahal, ya pedagang tidak bisa apa-apa. Imbas seperti ini yang harus dipikirkan dan sangat perlu dibenahi tata kelolanya, karena dampaknya tetap membebani masyarakat,” pungkasnya. (Ans)