NGANJUK, JendelaDesa.com – Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus memperkuat langkah dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor agar setiap program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Anjuk Ladang, Kamis (29/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro, jajaran kepala perangkat daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak boleh berhenti pada kegiatan rapat maupun penyusunan program. Menurutnya, pemerintah harus memastikan adanya langkah nyata yang didasarkan pada kondisi dan penyebab kemiskinan yang dialami setiap masyarakat.
“Yang penting bukan hanya rapat, tetapi setelah rapat ini bagaimana eksekusinya. Orangnya harus dianalisis, variabel-variabel miskinnya apa, dan apa yang menyebabkan orang tersebut miskin,” ujar Kang Marhaen.
Menurutnya, setiap keluarga memiliki persoalan yang berbeda. Ada masyarakat yang berada dalam kondisi miskin karena belum memiliki pekerjaan, sementara sebagian lainnya membutuhkan peningkatan keterampilan maupun akses terhadap peluang kerja.
Karena itu, Kang Marhaen menilai intervensi yang dilakukan pemerintah harus disesuaikan dengan akar persoalan masing-masing. Program bantuan dan pemberdayaan harus didasarkan pada data yang akurat agar benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga meminta perangkat daerah terkait untuk memperkuat koordinasi dalam melakukan pengecekan dan evaluasi data masyarakat miskin. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan serta program penanganan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk.
“APBD itu ibarat peluru. Kalau kita punya kisi-kisi atau panduan yang jelas, maka sasaran yang dituju bisa tepat. Jangan sampai anggaran digunakan tetapi tidak jelas arahnya,” tegasnya.
Selain persoalan data, Bupati juga menyoroti keterkaitan antara kemiskinan dan pengangguran. Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan perlu diiringi dengan peningkatan kompetensi masyarakat, pelatihan keterampilan, serta pembukaan akses terhadap lapangan pekerjaan.
Perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan diharapkan dapat menghadirkan berbagai inovasi yang mampu meningkatkan kemampuan masyarakat sekaligus memperluas peluang penyerapan tenaga kerja.
Dengan memiliki keterampilan dan akses terhadap pekerjaan, masyarakat diharapkan dapat memperoleh sumber penghasilan yang lebih baik dan secara bertahap meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Kang Marhaen juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan dunia usaha dalam menangani persoalan kemiskinan. Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah membuat penanganan kemiskinan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
“Libatkan swasta, libatkan pengusaha. Dunia industri ikut dalam penanganan kemiskinan karena kemiskinan adalah tanggung jawab bersama,” katanya.
Keterlibatan dunia usaha dinilai memiliki peran penting, terutama dalam membuka kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong terciptanya ekosistem yang mendukung perkembangan investasi dan keberlangsungan dunia usaha.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemkab Nganjuk berharap penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara terintegrasi. Mulai dari pemutakhiran data, identifikasi penyebab kemiskinan, peningkatan keterampilan masyarakat, perluasan akses kerja, hingga penguatan kolaborasi dengan dunia usaha.
Dengan langkah yang terarah dan tepat sasaran, program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk diharapkan tidak hanya menghasilkan kegiatan administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mempercepat upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. (Adv Nur)