Jombang Media JendelaDesa.com – Pemerintah Kabupaten Jombang terus mengintensifkan upaya pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH). Salah satunya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah Tahun Anggaran 2026 Tahap I yang menyasar sebanyak 500 unit rumah.
Program tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi tempat tinggal masyarakat. Tidak hanya memperbaiki bangunan yang mengalami kerusakan, bantuan ini juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan hunian yang lebih sehat, aman, dan nyaman.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang, Ir. Dian Kusuma Rahmad Subekti, ST, M.Si., menyampaikan bahwa pelaksanaan program dilakukan melalui sejumlah tahapan yang terencana. Mulai dari pendataan warga, pemeriksaan kelayakan calon penerima, penentuan penerima bantuan hingga pengawasan pengerjaan di lapangan.
Pengawasan tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan tidak melenceng dari ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan dapat memperoleh manfaat program secara optimal.
Dalam pelaksanaannya, program BSPS juga membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP3KP Jawa IV, pemerintah desa, tenaga pendamping, serta partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam menyukseskan kegiatan tersebut.
Selain menjalankan program perbaikan rumah, Dinas Perkim Jombang juga memberikan perhatian terhadap pembaruan data RTLH. Proses pendataan, verifikasi, dan validasi terus dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi rumah masyarakat secara lebih akurat.
Ketersediaan data yang valid dinilai menjadi salah satu faktor penentu dalam menyusun kebijakan penanganan RTLH. Dengan pemetaan yang tepat, program bantuan diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pemkab Jombang juga berupaya memperluas cakupan penanganan RTLH melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, kalangan dunia usaha, serta berbagai elemen lainnya.
Berbagai peluang pendanaan turut dioptimalkan agar upaya peningkatan kualitas hunian tidak hanya bergantung pada satu sumber anggaran.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Jombang berharap semakin banyak warga yang dapat menikmati tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan. Program bedah rumah pun diharapkan menjadi bagian dari pembangunan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang lebih baik.(en)