Nganjuk, JendelaDesa.com – Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Nganjuk mengajukan permohonan hearing kepada DPRD Nganjuk terkait permasalahan penyerapan gabah oleh Bulog yang dinilai belum maksimal. Surat permohonan hearing tersebut diajukan oleh Ketua AKD Nganjuk, Dedi Nawang, bersama Kepala Desa Kampung Baru, Kepala Desa Godean, dan Kepala Desa Candi ( 18/3/2025).
Dalam surat yang dikirimkan, AKD Nganjuk mewakili aspirasi petani yang merasa resah akibat kurang optimalnya penyerapan gabah oleh Bulog, terutama di tengah panen raya padi di Kabupaten Nganjuk. AKD menyoroti kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan dan harga pembelian gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram, yang dinilai belum sepenuhnya berjalan efektif di lapangan.
Ketua AKD Nganjuk, Dedi Nawang, menegaskan bahwa Bulog harus segera memberi kepastian terkait penyerapan gabah. “Jika Bulog memang tidak mampu menyerap gabah petani sesuai harga yang telah ditetapkan, maka harus ada keputusan tegas dan solusi konkret agar petani tidak dirugikan,” ujar Dedi.
Dedi juga menambahkan bahwa petani di Kabupaten Nganjuk telah mengalami kerugian akibat penundaan penyerapan gabah oleh Bulog. “Petani telah menanam padi dengan harapan dapat menjualnya dengan harga yang layak, namun penundaan penyerapan gabah oleh Bulog telah membuat mereka mengalami kerugian,” kata Dedi.
Hearing dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis (20/3/2025) pukul 10.00 WIB di gedung DPRD Nganjuk. Para kepala desa berharap DPRD dapat mengambil langkah tegas guna mengatasi permasalahan ini demi kesejahteraan petani di Kabupaten Nganjuk.
“Kami berharap bahwa DPRD dapat membantu kami menyelesaikan permasalahan ini dan memberikan kepastian kepada petani tentang penyerapan gabah,” kata Kepala Desa Kampung Baru.
Dengan demikian, diharapkan permasalahan penyerapan gabah oleh Bulog dapat segera diselesaikan dan petani di Kabupaten Nganjuk dapat menjual hasil panen mereka dengan harga yang layak.
