Nganjuk, JendelaDesa.com- Ratusan guru Taman Kanak-Kanak (TK) di Nganjuk mengaku menjadi korban penipuan. Mereka dijanjikan penyetaraan jabatan dan kenaikan pangkat setelah membayar sejumlah uang, namun yang mereka terima justru SK yang diduga palsu dan tak sesuai dengan janji semula.
Menurut sumber berita, pada tahun 2023, sejumlah guru di Nganjuk mendapat informasi tentang adanya formasi invasening (penyetaraan jabatan) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) yang sah, mereka diminta membayar biaya, yakni Rp 6,5 juta untuk guru lama dan Rp 3,5 juta untuk guru baru. Proses pengurusan SK tersebut dijanjikan bisa dilakukan melalui kepala sekolah yang bertindak sebagai koordinator di tingkat Kabupaten.
Informasi tersebut mendapat respons positif di kalangan para guru, di Kecamatan Ngetos sebanyak 21 guru mengikuti program invasening ini dan melakukan pembayaran sesuai ketentuan. Mereka berharap bisa mendapatkan SK yang sah, yang akan membawa kenaikan pangkat sesuai dengan janji yang disampaikan.
Namun, setelah menunggu lebih dari setahun, tepatnya pada 26 Juni 2023, SK yang dijanjikan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tak kunjung turun. Bahkan hingga tahun 2025, penyetaraan golongan yang dijanjikan tidak terbukti. Setelah ditelusuri, SK yang diterima oleh para guru diduga palsu dan tidak memiliki kekuatan hukum.
Sudarsih, salah satu guru korban penipuan, mengungkapkan kekecewaannya. “Pada tahun 2023 saya menerima SK invasening, namun sampai sekarang tidak ada perubahan, hanya SK dan tanda yang saya dapatkan, dan sampai saat ini belum ada pencairan atau kenaikan pangkat yang dijanjikan,” ujarnya.
Di Kecamatan Ngetos, 21 guru yang mengikuti program invasening ini juga mengaku hanya menerima SK tanpa ada tindakan lebih lanjut. Mereka merasa tertipu dan kecewa dengan janji yang tak kunjung ditepati.
Sementara itu, Fitris Parmiati, koordinator Kabupaten Nganjuk yang terlibat dalam pengurusan SK para guru, mengungkapkan bahwa uang yang diterima dari para guru sudah disetorkan kepada seorang oknum di Kementerian Pendidikan yang berinisial BS. Meskipun begitu, ia menyatakan bahwa hingga saat ini ia masih berusaha keras untuk mendapatkan SK yang asli, agar guru-guru yang ia koordinir dapat memperoleh hak mereka.
“Saya sudah berusaha keras untuk membantu teman-teman guru yang mengikuti invasening ini. Saya sudah setor uang mereka ke pihak yang berwenang di Kementerian Pendidikan. Saya masih berusaha untuk mendapatkan SK yang sah, agar para guru ini tidak terus-menerus dirugikan,” kata Fitris.
Kasus ini mengundang perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah setempat yang berjanji untuk segera menyelidiki kasus ini dan memastikan agar para guru yang menjadi korban dapat memperoleh keadilan. Ratusan guru di Nganjuk berharap ada langkah tegas dari pihak berwenang agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
( red)
