Nganjuk, JendelaDesa.com- Warga di Kecamatan Gondang dibuat heran dan resah menyusul adanya proyek pelebaran jalan yang berjalan tanpa papan informasi resmi. Proyek yang membentang dari Desa Ngrami, Desa Sumberejo, hingga Campur tersebut sudah berlangsung selama tiga pekan, namun hingga kini belum diketahui siapa pelaksananya, berapa besar anggarannya, serta berasal dari instansi mana.
Pantauan langsung kontributor di lapangan pada Selasa (9/7) tidak menemukan satu pun papan informasi sebagaimana diwajibkan dalam aturan keterbukaan informasi publik. Keberadaan papan nama proyek sangat penting untuk memastikan transparansi penggunaan dana publik.
“Kalau tidak ada papan nama, bagaimana masyarakat bisa tahu proyek ini resmi atau tidak?” keluh seorang warga yang melintas di lokasi.
Yang membuat masyarakat semakin heran, pekerjaan justru difokuskan pada bagian pinggir jalan, sementara kondisi jalan utama di tengah—yang sudah rusak parah, bergelombang, dan membahayakan pengguna jalan—justru dibiarkan. Banyak pengendara terpaksa melambat dan ekstra hati-hati agar tidak celaka.
Saat dikonfirmasi, seorang perwakilan dari dinas terkait hanya memberikan jawaban singkat, “Kan ada konsultan pengawasnya.” Pernyataan ini justru memunculkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Jika benar ada pengawasan, mengapa standar informasi publik dan keselamatan kerja tidak dipenuhi?
Di lapangan, sejumlah pekerja terlihat mengenakan kaus bertuliskan CV Bangun Sejahtera, namun tanpa mengenakan alat pelindung diri (APD) seperti helm, rompi keselamatan, atau sepatu kerja sesuai standar proyek konstruksi.
Tokoh pemuda setempat menyampaikan keprihatinannya. “Ini bukan proyek pribadi, ini uang negara. Wajib transparan! Jangan sampai ada penyimpangan hanya karena masyarakat dibiarkan tidak tahu-menahu.”
Masyarakat kini mendesak Dinas terkait dan aparat pengawas proyek untuk segera turun ke lapangan dan memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Mereka berharap kejadian seperti ini tidak terulang, karena hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan potensi penyalahgunaan anggaran.
( red/ gik)
