Nganjuk, JendelaDesa.com- DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna pada Rabu (27/08/2025) dengan agenda Kesepakatan Bersama atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyepakati terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan menjadi dasar dalam penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah yang menjadi prioritas, serta menyesuaikan arah kebijakan anggaran dengan situasi dan kondisi terbaru.
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh DPRD dalam proses pembahasan anggaran. Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan efisiensi guna memastikan situasi di Nganjuk tetap kondusif.
“Perubahan ini adalah langkah strategis untuk menjamin bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat pada program dan kegiatan yang memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Marhaen.
Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, menekankan bahwa kesepakatan ini mencerminkan sinergi yang solid antara pihak legislatif dan eksekutif dalam menjamin penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran, efisien, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Tatit turut mengimbau semua pihak untuk terus memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah guna mendukung terwujudnya pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Kabupaten Nganjuk.
“Kesepakatan ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk komitmen bersama untuk memprioritaskan pada program-program strategis yang mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Nganjuk,” jelas Tatit.
Rapat Paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati Nganjuk, yang menandai dimulainya proses pembahasan terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.
Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Nganjuk optimistis bahwa sinergi yang terjalin kuat akan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, sehingga dapat mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Nganjuk.(Lifa).
